Netflix, Tax, and Chill

Okey, kamu mungkin sudah membaca pemberitaan media di mana-mana soal rencana pemerintah menambah pajak pertambahan nilai (PPN) dari setiap transaksi langganan netflix untuk pelanggan dari Indonesia. Entah bagaimana perasaaan pihak Netflix sekarang, karena sejak beberapa hari ini dirasani media dan netizen seantero nusantara. Padahal, aturan baru yang berpotensi menambah tanggung jawab Netflix, yakni Peraturan Menteri Keuangan nomor 48 tahun 2020, tidak hanya mengatur soal PPN untuk Netflix saja, bahkan, you know what, tidak ada kata NETFLIX di dalamnya….

Betul, PMK-48 Tahun 2020 ini sama sekali tidak menyebutkan kata NETFLIX di dalam aturannya. Aturan ini menggunakan istilah Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, atau yang kita singkat Pelaku Usaha PMSE. Nantinya, Pelaku Usaha PMSE inilah yang akan ditunjuk sebagai Pemungut PPN.

Siapa-siapa saja yang ditunjuk sebagai Pelaku Usaha PMSE? Chill! Hingga saat tulisan ini dibuat, aturan pelaksanaannya belum keluar.

Siapa yang nunjuk? Nanti Menteri Keuangan yang bakal menunjuk, yang jelas, Pelaku Usaha PMSE yang ditunjuk telah memenuhi kriteria tertentu.

Macam apa kriterianya? Macam gini:

1. Nilai transaksinya dalam 12 bulan, melebihi jumlah tertentu.

2. Jumlah akses atau trafficnya dalam 12 bulan melebihi batas tertentu.

Berapa nih batas tertentunya? Chill! Nanti akan ada penetapannya dari Direktur Jenderal Pajak, saat ini belum ada info detailnya.

Kapan aturan ini akan berlaku? Nanti, tanggal 1 Juli 2020. Jadi ga sekarang. Chill!

Lalu, berapa harga layanan Netflix setelah tanggal 1 Juli nanti? Ya ga tahu juga. Pemerintah ga mengatur harga layanan. Nantinya dikembalikan kepada setiap penyelenggara dan pelaku usaha PMSE. Bisa jadi naik, bisa jadi juga enggak.

1. Misalkan kalau Netflix tetap menggunakan harga layanannya seperti biasa sebagai dasar pengenaan pajak, yakni sebesar 169.000 per bulan, maka Netflix harus memungut tambahan 10 persen PPN dari pembelinya, yakni sebesar 16.900. Jadi total harga yang akan dibayar oleh pelanggan netflix, sebesar 169.000+16.900 atau sebesar 185.900 per bulan.

2. Kalau Netflix tidak ingin merubah harga akhir yang dibayar oleh pelanggan, maka bisa saja Netflix menurunkan harga dasar layanannya, agar setelah ditambah PPN harga akhir yang dibayar konsumen tidak berubah. Misalnya, Netflix menurunkan harga layanannya menjadi 153.636 per bulan. Ketika harganya diatur seperti ini, PPNnya menjadi 15.363. Sehingga, harga akhir yang dibayar pelanggan sebesar 153.636+15.363 atau sebesar 168.999 per bulan.

3. Netflix bisa saja mengkombinasikan kedua alternatif di atas. Suka-suka Netflix lah.

Hal ini bisa saja terjadi mengingat bahwa penyedia layanan streaming saat ini ga cuman Netflix. Ada VIU untuk ibu-ibu penggemar drakor, ada juga catchplay, ada amazon prime, Google Movie, HBO GO, iflix, vidio, bahkan rasanya Hulu juga semakin ramai dilirik apalagi sejak Mia Khalifa bergabung di salah satu tayangan original Hulu. Persaingat kian ketat, bung!

Lalu, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, PMK-48 tidak melulu cuman menyasar Netflix dan pelaku usaha PMSE entertainment, tapi juga bentuk pelaku penawaran transaksi digital yang lain.

Ok, berikut saya kira-kirain deretan brand yang bakal (atau seharusnya) diminta kerjasamanya untuk menjadi pelaku usaha PMSE ya.

Untuk penyedia layanan tayangan rekaman video, ya tentu saja Netflix, bersama kawan-kawannya: iflix, Catchplay, Amazon Prime, Google Movie, HBO GO, Vidio, Viu, Hulu, Go Play.

Untuk penyedia layanan rekaman suara, ada Spotify, JOOX, dan Youtube Premium.

Untuk penyedia layanan spektrum komunikasi, ada Zoom.

Untuk penyedia foto dan vektor berbayar, ada Freepik dan Shutterstock.

Untuk penyedia layanan game online: Mobile Legends, PUBG, Steam

Untuk penyedia software PC: Microsoft, Adobe.

Untuk penyedia aplikasi selular, ada Google Play dan App Store.

Untuk penyedia buku digital, ada Google Book, dan Amazon Kindle

Untuk penyedia jasa periklanan digital, ada Google Ads , Twitter Ads dan Facebook/Instagram Ads.

…. and more…. and more… kamu bisa membantu menyebutkan penyelenggara PMSE mana saja yang layak ditunjuk. Di kolom komentar ya…

Buat saya pribadi, PMK-48 ini layak didukung oleh segenap masyarakat, karena pada akhirnya membawa keadilan bagi semua pelaku pasar jasa dan barang tak berwujud dalam bentuk digital di tanah air. Hal ini juga bisa menjadi alternatif pundi penerimaan negara yang potensial di tengah lesunya gerak perekonomian dunia akibat pandemi COVID-19.

What more can I say….. keep streaming your favorite show, pay the tax, and stay chill.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s