Pajak Pesugihan

Sejak Direktorat Jenderal Pajak melakukan perubahan strategi komunikasi via social media, sering sekali netizen melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik atau sekilas terkesan ga perlu ditanyakan: salah satunya, “min, kalau penghasilan dari hasil pesugihan kena pajak, ga?”

Atas pertanyaan2 model begini, mungkin taxmin hanya menjawab dengan selorohan yang tak kalah jenakanya, atau tidak ditanggapin sama sekali. Tapi kalau masih ada yang penasaran dengan jawabannya, saya akan coba kaji dari sudut pandang aturan perpajakan ya:

Saya pribadi belum pernah berhadapan dengan wajib pajak yang mengaku sebagai menerima penghasilan dari pesugihan, tapi saya pernah melayani konsultasi perpajakan wajib pajak paranormal.

Berdasarkan kajian saya, paranormal atau profesi apapun itu sama posisinya di hadapan hukum perundang-undangan perpajakan, selama mereka memenuhi syarat formal untuk menjadi wajib pajak, maka mereka berhak sekaligus wajib menjadi seorang pembayar pajak.

Asal kalian tahu, undang-undang pajak di Indonesia tidak pernah menyebutkan profesi terlarang untuk menjadi wajib pajak. Bahkan di romania, para peramal, dukun dan pelaku praktik sihir dikenakan pajak sebesar 16 % per tahun atas penghasilan yang mereka peroleh.

Paranormal, berdasarkan kajian saya, adalah salah satu profesi yang masuk dalam kategori pekerjaan bebas, sehingga pada batasan penghasilan tertentu, penghasilan mereka wajib dikenakan pajak.

Pekerjaan bebas sendiri adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Dan paranormal masuk dalam definisi ini.

Lalu berapa tarif pajak paranormal?

Hingga tulisan ini dibuat, penghasilan paranormal dikenakan pajak dengan tarif pasar 17 Undang-undang Pph, dari 5 hingga 30 persen, setelah dikurangi dengan norma penghitungan pajak. Teknis penghitungannya mungkin akan saya jelaskan di lain kesempatan.

Lalu apakah penghitungan pajak paranomal bisa disamakan dengan pelaku pesugihan?

Ternyata tidak, berdasarkan peraturan pemerintah no 23 tahun 2018, technically, pesugihan tidak termasuk dalam ranah pekerjaan bebas, sehingga dikategorikan sebagai penerima penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Aturan ini menyebutkaan bahwa siapa saja yang memiliki omzet di bawah 4,8 milliar per tahun, penghasilan yang diterima dikenakan tarif tunggal sebesar 0,5% daari seluruh peredaran usahanya setiap bulan.

Jika dikaitkan dengan peraturan pemerintah nomor 23 ini, maka pelaku pesugihan yang memiliki omzet di bawah 4,8 miliar setahun, wajib membayar pajak 0.5% dari total hasil pesugihannya setiap bulan. (dikit kok!)

Kalau omzet pesugihannya di atas 4,8 milliar per tahun gimana? Jika omzet pelaku pesugihan di atas 4.8 milliar per tahun, maka penghasilannya akan dikenakan tarif Pph pasal 17 UU Pph seperti para paranormal yang saya jelaskan sebelumnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s