Pajak Exposure

Kalau kalian melakukan pencarian di google tentang pajak exposure, kalian akan menemukan kata kunci tax exposure yang berarti adalah potensi beban pajak yang masih harus dibayar oleh seorang wajib pajak.

Tapi saya tahu, bukan itu yang kalian cari.

Kalian mencari drama!

Kita sedang membicarakan exposure influencer yang sempat heboh kemarin. Ceritanya, ada seorang influencer yang mencari kerjasama dengan event organizer. Influencer memerlukan bantuan EO, dan untuk balasannya, influencer menawarkan hadiah exposure. Yah, something like that. Kemudian jadi rame. Kemudian ada yang nanya bagaimana perlakuan pajaknya.

Ok, kita bahas.

Jadi kita punya dua pihak yang berkepentingan pada isu exposure kali ini. Yang pertama adalah seorang influencer, dan yang kedua adalah event organizer.

Seorang influencer membutuhkan jasa yang dimiliki oleh event organizer. Namun dia tidak membayar mereka dengan uang, tetapi menawarkan tayangan atau sentuhan promosi yang dipercaya bisa mengangkat popularitas EO, atau yang kemudian kita kenal dengan exposure. Sederhananya, exposure adalah salah satu bentuk jasa advertising yang ditawarkan kepada EO. Dengan kata lain juga, bila EO membutuhkan bantuan exposure dari influencer, EO akan membayar sang influencer dalam bentuk bantuan event organizing.

Kalau sepakat, mereka mengadakan barter jasa.

Jika akan dibawa dalam urusan pajak, maka segala sesuatunya harus diukur dengan angka. Karena ini adalah sistem barter, maka nilai exposure tadi disamakan dengan harga jasa yang dimiliki EO. Katakanlah 20 juta rupiah.

Jika EO adalah badan usaha, dan baik EO ataupun influencer sudah memiliki nomor pokok wajib pajak, dan ini dikaitkan dengan pajak penghasilan,

maka EO wajib memotong pajak penghasilan atas jasa exposure yang “dibeli” dari influencer. Pajak ini disebut pajak penghasilan pasal 23, dan tarifnya 2 %. Jika nilai exposure tadi seharga Rp. 20 juta, maka besar pajak atas jasa exposure ini adalah 2% dikalikan 20 juta rupiah, atau sebesar 400ribu rupiah. influencer harus menyerahkan 400ribu rupiah kepada EO untuk selanjutnya disetorkan kepada negara. Kalau kesepakatannya yang bayarin pajaknya adalah EO gimana? Ya boleh-boleh aja, yang penting pajaknya tetap harus disetorkan ke negara.

Untuk urusan administrasi, influencer harus menerima bukti potong pajak dari EO. Influencer harus minta. Bukti potong itu akan bermanfaat sebagai kredit pajak yang akan mengurangi pajak tahunan si influencer. Sementara EO harus melaporkan pemotongan pajak ini lewat laporan pajaknya.

Mudah2an cukup jelas ya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s