Caleg dan Lidahnya

Beberapa minggu lalu, kantor pajak seluruh Indonesia diramaikan oleh pendaftaran kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) oleh beberapa kalangan masyarakat yang berencana akan mengikuti pesta demokrasi pemilihan anggota legislatif. Di antara mereka, ternyata, masih ada yang mempertanyakan bahkan cenderung mengeluh atas keharusannya mengurus kartu NPWP. Bagian terburuknya, ada juga di antara calon anggota legislatif (caleg) ini yang masih bertanya -cenderung mencemooh- kepada petugas pendaftaran NPWP: “untuk apa, sih, bayar pajak?”

Di kesempatan yang berbeda, petugas pajak juga terkadang menghadapi curahan hati beberapa masyarakat yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP. Ada di antara mereka yang menutup usaha yang telah didirikan karena merasa telah ‘tertipu’. Sejarahnya, mereka diminta mendirikan badan usaha tertentu karena dijanjikan akan diberikan proyek oleh salah seorang oknum caleg, apabila ia berhasil terpilih menjadi anggota legislatif nantinya. Wajib Pajak tersebut menuturkan saat itu membantu kampanye sang oknum caleg. Tak dianya, setelah sang oknum berhasil terpilih, ia ingkar dan gagal dihubungi oleh si ‘korban’ selama bertahun-tahun.

Oknum.

Tulisan ini kami buat bukan untuk mendeskreditkan jabatan tertentu. Kami justru berniat mengajak masyarakat Indonesia agar lebih cermat dan super selektif dalam memilih anggota legislatif yang akan membawa suara mereka. Sebagai warga pemilih yang masih bingung menentukan wakilnya, Anda bisa memulai dengan mencari tahu pendapat dan visi misi mereka tentang perpajakan Indonesia. Jika Anda menemukan di antara mereka masih ada yang malah membalas dengan menyampaikan pertanyaan dasar “untuk apa sih pajak itu?”, kami mohon dengan sangat, segeralah mencari alternatif caleg lain yang mempunyai visi perpajakan yang lebih baik.

Negara ini didirikan dengan air mata dan darah para pejuang kemerdekaan, lalu dibangun dengan uang pajak dari masyarakat yang peduli pajak. Pajak adalah darah negara. Segala pembiayaan birokrasi dan infrastruktur negara, termasuk gaji dan tunjangan para anggota legislatif, menggunakan uang negara yang 80 persennya bersumber dari pajak. Maka, tak elok bila seorang calon pejabat negara masih belum memahami hal ini. Seorang anggota legislatif harus mempunya visi dan misi ekonomi yang menguatkan dan memperhandal keuangan negara.

Tak lupa, lupakan pula pilihan caleg yang umbar janji proyek bisik-bisik kepada Anda, dia atau mereka. Kas negara tidak sepatutnya menjadi ajang ‘bancakan’ orang-orang sekeliling oknum caleg. Ada kepentingan kebangsaan yang lebih besar dari sekedar kekerabatan, kekeluargaan dan persahabatan oknum caleg. Kas negara, sekali lagi, bersumber dari pajak, yakni kumpulan uang sepersekian persen dari upah kerja keras masyarakat yang peduli pajak, yang tulus berbakti, dan mendambakan kemajuan bangsanya yang independen dan bebas korupsi.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s