FAQ Bendahara Pemerintah: Surat Setoran Pajak Atas Nama Bendahara Atau Rekanan?

Ada 3 (tiga) jenis pajak pusat yang senantiasa menaungi kegiatan ekonomis yang melibatkan Bendahara Pemerintah dan rekanannya:

  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
  • Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, dan
  • PPh Pasal 23.

dengan kata lain, bilamana sebuah organisasi pemerintah membeli barang atau jasa di suatu “toko”, maka organisasi pemerintah (yang selanjutnya kita sebut Bendahara) ini akan memotong atau memungut langsung pajak atas penghasilan yang diterima si toko, dengan salah satu atau salah dua pajak-pajak di atas.

Hal ini biasanya sudah dipahami oleh bendahara. Hal yang terkadang membuat mereka bingung adalah, setelah melakukan pemotongan atau pemungutan pajak, mereka akan menyetorkannya ke negara atas nama siapa (-identitas pembayar pajak dalam Surat Setoran Pajak (SSP) tercatat atas nama siapa-), bendahara kah? atau rekanan kah?

So then, this is the moment of truth:

  • untuk pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN, SSP dibayarkan dengan identitas pembayar atas nama rekanan. Salah satu arsip SSP ini nantinya wajib disampaikan kepada rekanannya, agar rekanan bisa menggunakannya untuk keperluan administrasi perpajakannya.
  • untuk pemotongan PPh Pasal 23, SSP dibayarkan dengan identitas pembayar atas nama Bendahara. Seluruh arsip SSP tetap diadministrasikan sendiri oleh Bendahara, tidak diserahkan kepada rekanan. Namun, bendahara wajib untuk menyerahkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada rekanan.

screenshot_2017-01-06_15-20-16

“Lho pak, gimana kalau rekanannya ga’ punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)? “

Bila rekanannya belum memiliki NPWP, untuk SSP pembayaran PPh Pasal 22 dan PPN, kolom NPWP identitas pembayar diisi dengan digit 00.000.000.0-XXX.000 saja (XXX adalah kode kantor pelayanan pajak (KPP) tempat rekanan seharusnya terdaftar. Misalnya bilamana toko rekanannya berada di wilayah kabupaten Maros, kode KPP-nya adalah 809. Maka pengisian kolom NPWP identitas pembayarnya diisi dengan digit 00.000.000.0-809.000).

Daftar kode KPP selengkapnya bisa anda lihat di sini.

Tips: Biar gampang, kode KPP pada NPWP rekanan disamakan saja dengan kode KPP pada NPWP bendahara. Toh biasanya bendahara akan mencari rekanan yang berada di wilayah yang sama.

Sementara, untuk PPh Pasal 23, apabila rekanannya tidak memiliki NPWP, bendahara tetap wajib membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23 dengan pengisian kolom NPWP sebagaimana penjelasan di atas barusan.


CATATAN!

Bila rekanan tidak memiliki NPWP, maka tarif PPh Pasal 22 atau PPh Pasal 23 nilainya 100% lebih tinggi dari tarif normal.

Oleh karenanya, sangat kami anjurkan agar bendahara mencari rekanan yang telah memiliki NPWP. Sementara bagi pemilik usaha yang belum memiliki NPWP agar segera dapat mengurus NPWP, mudah kok. Untuk pendaftaran NPWP secara online silahkan menuju tautan ini.

screenshot_2017-01-06_15-50-09


Semoga informasi ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kotak komentar berikut ya. Danke.

Iklan

6 Comments Add yours

  1. Rudy berkata:

    Kalo sudah pph 22 sdh tertulis bendahara dan kami minta pbk ke nama rekanan tp tetap tidak mau bgmn pak ?

    Kan bagi yg penghasilanya kurang dr 4,8 M bisa kena double pajak( pp46 1%)

    Suka

  2. omcalip berkata:

    Q: Kalo sudah pph 22 sdh tertulis bendahara dan kami minta pbk ke nama rekanan tp tetap tidak mau bgmn pak ?

    A: Bilamana telah terjadi kekeliruan pada pengisian detail informasi identitas pembayar pajak pada surat setoran pajak (SSP) atau bukti penerimaan pajak (BPN), maka satu-satunya solusi yang tersedia hingga saat ini hanyalah pemindahbukuan (Pbk).

    Kalau boleh menduga, mungkin si bendahara enggan direpoti dengan tambahan pekerjaan administrasi. Saran saya, bantulah bendahara menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk proses pbk (yang sebenarnya juga tidak sulit: cukup surat permohonan pbk sesuai format, ditandatangani bendahara dan diberi stempel, serta melampirkan lembar bukti pembayaran pajak yang asli).

    Dengan proses penyelesaian permohonan Pbk MAKSIMAL 1 bulan, bendahara akan memperoleh surat hasil pemindahbukuan. Yakinkan juga sang bendahara bahwa dia tidak akan kehilangan SSP atau BPN. Beliau nantinya akan tetap mendapatkan SSP/BPN nya tersebut, hanya saja akan dibubuhi stempel/cap khusus “telah dipindahbukukan”.

    Q: Kan bagi yg penghasilanya kurang dr 4,8 M bisa kena double pajak( pp46 1%)

    A: Baik bagi yang memiliki peredaran usaha di atas maupun di bawah 4,8 pada dasarnya tidak akan mengalami pengenaan pajak berganda (double tax). Hal ini karena pemungutan PPh Pasal 22 dapat menjadi kredit pajak bagi Wajib Pajak yang bisa diperhitungkan pada saat pelaporan SPT Tahunan, atau bahkan DIKEMBALIKAN jika hasil perhitungan pada SPT Tahunan menyatakan lebih bayar.

    Untuk proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak, karena kantor pajak hanya akan memperhitungkan pembayaran pajak dengan uraian informasi pembayaran yang benar, maka sangat penting bagi Wajib Pajak rekanan untuk memastikan bahwa bendahara memungut dan menyetorkan PPh pasal 22 dengan benar.

    Terima kasih atas pertanyaannya, dan semoga jawaban kami membantu.

    Suka

  3. Rudy berkata:

    Terima kasih pak, jawabannya sangat membantu sekali tap yg jd masalah saya menyuplai material dibendaharawan dikota A (distrik) tapi pengurusan pembayaran pph 22 dikota B (cabang) sedangkan yg ttd SSP berada dikota C (pusat) semuanya beda propinsi….yg gak mau ngurus dikota B dengan alasan cabang sdh tidak ada lg.

    1. Apakah bisa permohonan pbk di ttd orang keuangan/pimpro di kota A (distrik). Apakah hars yg tertera di SSP ?
    2. Klo mau ngurus sendiri pbk apakh dokumen hrs asli karna yg saya dpt semua dari email, sy mnt yg asli tdk ditanggapi.

    Thaks

    Suka

  4. omcalip berkata:

    Q: Apakah bisa permohonan pbk di ttd orang keuangan/pimpro di kota A (distrik). Apakah hars yg tertera di SSP ?
    A: mohon maaf sebelumnya, namun saya kurang bisa menangkap penjelasan masalah anda, terutama ketika menyebutkan bendahara memiliki cabang dan pusat. Hal yang bisa saya tangkap adalah sepertinya kasus pemindahbukuan anda sedikit kompleks. Namun demikian, hal yang bisa kami sampaikan terkait pihak pengaju permohonan pbk adalah: permohonan pemindahbukuan dapat diajukan oleh Wajib Pajak yang identitasnya tertera pada SSP (bendahara), atau Wajib Pajak yang identitasnya SEHARUSNYA tertera pada SSP (rekanan). Jika anda sebagai rekanan mau mengajukan pemindahbukuan tersebut, anda harus mengajukan surat permohonan pbk sesuai format dan alasannya, SSP yang ASLI, dilengkapi dengan Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP (bendahara), yang menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya sendiri dan tidak keberatan dipindahbukukan.

    Q: Klo mau ngurus sendiri pbk apakh dokumen hrs asli karna yg saya dpt semua dari email, sy mnt yg asli tdk ditanggapi.
    A: luangkan sedikit waktu anda untuk meminta SSP yang asli secara langsung. SSP hasil fotokopi/scan/email tidak dapat dikategorikan sebagai SSP asli.

    Demikian, semoga membantu.

    Suka

  5. silvi berkata:

    Pa, Mohon minta penjelasan masalah laporan pph 46 badan..
    rekana saya sudah membayar pph 22 dan ssp nya sudah diberikan pada saya..
    yang mau di tanyakan apakah saya harus bayar lagi pph 46 yang 1% ?
    sementara kan pph 22 sudah dibayarkan oleh rekanan sebesar 1.5%..
    artinya ada kelebihan membayar. kelebihan nya itu apakah dikembalikan atau tidak pada perusahaan kami.

    Dan cara membuat laporan nya pph badan seperti apa ?
    Trima kasih pa.

    Suka

  6. omcalip berkata:

    dear mba silvi, berikut jawaban untuk pertanyaan mba silvi ya:

    Q: yang mau di tanyakan apakah saya harus bayar lagi pph 46 yang 1% ?
    A: iya. namun dengan penjelasan berikut: – Jika anda adalah Wajib Pajak orang pribadi, maka kewajiban PPh yang berlaku sesuai PP 46 yaitu 1 % dari omzet. – Jika anda adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar Januari 2016 dan memiliki omzet sebesar sampai dengan 4,8 M per tahun, maka kewajiban PPh tahun 2017 yang berlaku sesuai PP 46 yaitu 1 % dari omzet. – Jika anda adalah Wajib Pajak badan yang terdaftar Februari 2016 dan setelahnya, dan memiliki omzet sampai dengan 4,8 M per tahun, maka kewajiban pajak perusahaan Saudara sejak Februari 2016 hingga Desember 2017 sebesar 12,5% dari laba bersih.

    Q: artinya ada kelebihan membayar. kelebihan nya itu apakah dikembalikan atau tidak pada perusahaan kami.
    A: apabila saudara dalam kegiatan bisnisnya hanya melayani semata-mata satu rekanan (atau rekanan yang telah memungut PPh Pasal 22 dari penghasilan Saudara), maka kemungkinannya memang terjadi kelebihan pembayaran pajak. Atas kelebihan pembayaran pajak ini, dapat dipindahbukukan ke pembayaran pajak lain, atau dapat dikembalikan ke rekening Wajib Pajak setelah melalui proses penelitian tertentu. Agar ke depannya tidak perlu terjadi pemungutan PPh Pasal 22 oleh rekanan anda, kami sarankan untuk mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 ke KPP terdaftar, sehingga pada saat bertransaksi dengan rekanan, Anda cukup menyerahkan fotokopi SKB yang telah dilegalisir KPP terdaftar

    Q: Dan cara membuat laporan nya pph badan seperti apa ?
    A: Anda harus mengisi formulis SPT Tahunan PPh Badan 1771. Dan untuk mengisi SPT Tahunan Badan 1771, anda harus menyiapkan laporan keuangan tahunan yang minimal terdiri dari laporan Neraca dan laporan Laba/Rugi. Petugas pajak dapat membantu anda memberi asistensi pengisian SPT Tahunan PPh Badan, namun tidak diperkenankan membantu penyusunan laporan keuangan. Untuk penyusunan laporan keuangan, silahkan mengumpulkan referensi dari internet/buku akuntansi, atau menggunakan jasa akuntan publik.

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s