Bebas Pajak Untuk Si Bule

Bukan bule’nya pakle ya.

Jadi, bule atau orang asing yang bekerja di Indonesia, atau yang menjual barang/jasa di Indonesia, atau melakukan kegiatan apapun sehingga mereka mendapat penghasilan yang bersumber dari Indonesia, baik orang pribadi maupun berbentuk badan usaha, atas penghasilan mereka dari Indonesia tersebut harus dipotong/dipungut pajak, namanya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26. Tarifnya lumayan gede’, 20%.

Meskipun demikian, orang/badan asing ini bisa mendapatkan fasilitas pembebasan dari pemotongan/pemungutan PPh Pasal 26.

KOK BISA??? ENAK DONG MEREKA BISA DAPAT DUIT DARI INDONESIA TAPI GA KENA PAJAK???

Sabar…., jadi gini…,

Negara kita telah melakukan perjanjian dengan sejumlah negara dengan uraian kesepakatan yang mengatur hak pemajakan dari kedua belah negara, dengan klausul utama tentang penghindaran pajak berganda. Nota kesepahaman perpajakan kedua negara ini disebut Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Hingga tulisan ini dibuat, Indonesia sudah melakukan perjanjian dengan 60 negara lain. 

Perjanjian ini memungkinkan pembebasan pajak atas penghasilan yang diterima orang/badan asing dari Indonesia apabila memenuhi syarat tertentu.

Jadi misalnya, mister Jhonny asal Inggris kerja di Indonesia, dapat duit. Penghasilannya itu akan dikenakan pajak penghasilan di negara asalnya. Nah, Indonesia juga berhak memotong/memungut pajak atas penghasilannya karena nyari duit dari Indonesia. Jadinya kena pajak 2 kali (dobel/berganda). Kan kasian? Hal yang sama akan anda alami kalo seumpamanya anda bekerja di luar negeri.

Nah, kemudian, karena terasa merugikan, baik anda atau pun mister Jhonny bisa memanfaatkan fasilitas pembebasan pemotongan/pemungutan pajak warga negara asing (wajib pajak luar negeri) karena kedua negara sudah ada perjanjian P3B tadi. Jadi semacam asas manfaat timbal balik lah.

Ok, pertanyaan selanjutnya, apa syarat yang harus dipenuhi agar si bule bisa mendapatkan pembebasan pemotongan/pemungutan pajak?

Si bule harus mengurus Surat Keterangan Domisili, mengisi formulir yang namanya form DGT. Ada DGT-1, ada DGT-2. DGT-2 dipakai hanya untuk wajib pajak luar negeri berbentuk Bank, selain itu pake form DGT1. Formulirnya bisa didownload di http://www.pajak.go.id ya, atau klik tautan ini.

screenshot_2016-12-24_10-25-24
bentuk form DGT-1

Form DGT-1 ini diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. diisi lengkap
  2. diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B
  3. telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B dapat berupa tanda tangan atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B.

“eh, itu yang poin no.3, gimana kalo seandainya si bule ga bisa dapat tanda tangan pejabat yg berwenang di negara asalnya?”

Kalo si bule ga berhasil mendapat pengesahan, dia tetap harus mengisi dengan lengkap form DGT-1 tersebut dan melampirkan Surat Keterangan Domisili yang lazim digunakan di negara asalnya dengan ketentuan berikut:

  1. menggunakan bahasa Inggris;
  2. diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
  3. berupa dokumen asli atau fotokopi yang telah dilegalisir oleh KPP tempat salah satu Pemotong/ Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
  4. Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
  5. mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat yang dimaksud.

Pada dasarnya, si bule tidak mempunyai kewajiban untuk menyetorkan sendiri pajaknya kepada negara, melainkan dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan harus memotong/memungut PPh Pasal 26 atas penghasilan si bule, menyetorkan kepada negara, dan kemudian melaporkannya dengan SPT Masa PPh Pasal 21/26 (apabila si bule bekerja sebagai karyawan) atau SPT Masa PPh Pasal 23/26 (apabila si bule mendapatkan penghasilan atas royalti atau jasa lainnya). Agar pemberi penghasilan tidak harus memotong/memungut pajak atas penghasilan si bule, pada saat akan melaporkan SPT masa ini, pemberi penghasilan harus menyertakan fotokopi DGT yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak. Dengan demikian, permohonan DGT tersebut disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak.

Mudah-mudahan informasi ini berguna ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan pada kotak komentar di bawah ya. Trims.

Iklan

2 Comments Add yours

  1. Liberty berkata:

    Taking the oveivrew, this post hits the spot

    Suka

  2. başta bende öyle sandım sonra anladım. cantona yakalarını indirmeye karar verdikten sonra yazıyor yani futbolu bıraktıktan sonra. zaten hiçbir hikayede sondaki açıklamaya kadar isim yazmıyor roy keane yazmaması normal.

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s